Pemprov Lampung Perkuat Komitmen Mitigasi Karhutla Taman Nasional Way Kambas

LAMPUNG TIMUR — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmen dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pemulihan kawasan konservasi Taman Nasional Way Kambas (TNWK) pasca kebakaran.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke TNWK, Lampung Timur, Kamis (3/9/2026).

Baca juga: Pemkot Bandarlampung Pastikan Operasional Sekolah Tetap Jalan Tanpa Uang ...

Wagub Jihan mengatakan, kunjungan Komisi IV DPR RI menjadi momentum untuk memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap upaya konservasi dan penanganan karhutla di TNWK.

Baca juga: Firsada Buka Gebyar Paud 2024 Tingkat Kabupaten

Menurutnya, kebakaran yang terjadi pada 26 Agustus 2026 menjadi tantangan serius dalam menjaga kawasan konservasi tersebut. Penanganan di lapangan menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan akses kendaraan, sumber air, serta sarana dan prasarana pemadaman.

“Walaupun akses tersebut sangat sulit dijangkau, alhamdulillah dalam waktu satu hari kebakaran di hotspot yang pertama dapat dikendalikan,” ujar Wagub Jihan.

Baca juga: Gubernur Lampung Menerima Bantuan Penanganan Covid-19 

Penanganan dilakukan melalui tim gabungan yang melibatkan TNI, Polri, BNPB, BPBD, serta unsur terkait lainnya. Pemerintah pusat juga memberikan dukungan melalui 20 kali water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), dan kesiapsiagaan helikopter water bombing apabila kembali diperlukan.

Baca juga: Pemprov Lampung Soroti Serius Anjloknya Harga Cabai Akibat Pandemi Covid-19

Lanjut, Wagub Jihan mengatakan, berdasarkan pemantauan kamera drone, masih terdapat sejumlah titik panas di kawasan lahan gambut TNWK yang berpotensi memicu kebakaran. “Karena itu, koordinasi dan kesiapsiagaan seluruh pihak dinilai penting untuk mencegah kebakaran kembali meluas,” jelasnya.

Selain pengendalian karhutla, Wagub Jihan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga fungsi TNWK sebagai kawasan konservasi. TNWK memiliki peran penting dalam pelestarian satwa kunci, seperti gajah Sumatra, badak, dan harimau.

Baca juga: Gubernur Lampung Ajak Pesawaran Perkuat Kolaborasi dan Tingkatkan Kualita...

“Kami berharap kunjungan Komisi IV DPR RI pada hari ini dapat menjadi momentum untuk semakin memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap program-program konservasi, khususnya yang ada di wilayah Lampung,” ujarnya.

Baca juga: Kodam XXI/Radin Inten Gelar Kegiatan "Radin Inten Menyapa"

Baca Juga: Lelang Aset Eks Kantor Imigrasi Kotabumi Disinyalir Langgar Prosedural

Wagub Jihan juga menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi IV DPR RI dan pemerintah pusat terhadap kondisi TNWK. Ia berharap hasil kunjungan tersebut dapat mendorong penguatan sarana dan prasarana serta program penanganan dan pemulihan kawasan pascakebakaran.

Baca juga: Pemkab Tubaba Rencanakan Lantai II Pasar Pulung Kencana Pusat Kuliner

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua Tim Rombongan, Abdul Haris Almashari, mengatakan TNWK merupakan benteng penting bagi pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia, khususnya sebagai habitat satwa yang dilindungi, seperti gajah Sumatra, badak Sumatra, dan harimau Sumatra.

“Namun demikian, kawasan ini menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir setiap tahun, sebagaimana barusan terjadi,” ujarnya.

Baca juga: Warga Kampung Pemulung Pilih Bertahan Diantara Puing Bangunan

Abdul Haris mengatakan, melalui kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI ingin memastikan tiga aspek utama, yakni kesiapsiagaan dan deteksi dini, penanganan dan pemadaman, serta mitigasi dan pemulihan pascakebakaran.

Baca juga: Riana Arinal Lantik Neliwati Saply sebagai Ketua TP PKK Mesuji

Ia menegaskan, pengendalian karhutla tidak dapat dibebankan hanya kepada pengelola taman nasional, tetapi membutuhkan sinergi Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sekitar.

“Komisi IV DPR RI hadir untuk mendengarkan aspirasi, mengidentifikasi kebutuhan anggaran dan kebijakan, serta memastikan fungsi pengawasan berjalan secara optimal dalam mendukung pelestarian Taman Nasional Way Kambas,” jelasnya.

Baca juga: Kolaborasi Pemerintah Selamatkan Nasib 102 Siswa SMA Siger, Jamin Pendidi...

Sementara itu, Kepala Balai Besar TN Way Kambas Zaidi melaporkan bahwasannya Balai Taman Nasional Way Kambas mencatat sebanyak 16 kali kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang tahun 2026 dengan akumulasi luas area terdampak mencapai 6.984 hektar.

Baca juga: Kopi Lampung Tembus Hong Kong, UMKM Lokal Naik Kelas Dunia

Baca Juga: Al-Sisi: Mesir akan Pertahankan Hak atas Air Sungai Nil

Ia mengungkapkan bahwa kebakaran yang didominasi oleh vegetasi semak rawa dan padang alang-alang tersebut mayoritas memicu kerawanan di enam resort bagian barat yang berbatasan langsung dengan pemukiman warga.

Baca juga: Ini Kata Basur Soal Koruptor Dana Covid-19

Zaidi menjelaskan, eskalasi karhutla tertinggi terjadi pada bulan Agustus akibat cuaca ekstrem fenomena El Nino dan angin kencang. Kebakaran besar terakhir tercatat pada 27–28 Agustus lalu yang membakar sekitar 912 hektar di wilayah utara TNWK, sebelum akhirnya berhasil dipadamkan total pada jam 18.45 WIB setelah dikerahkan tim gabungan.

Meski cakupan karhutla cukup luas, Zaidi menuturkan bahwa pihaknya memastikan populasi satwa kunci seperti Harimau Sumatra (sekitar 12 ekor), Gajah Sumatra (150–200 ekor liar, 63 jinak), serta Badak Sumatera tetap terpantau sehat dan berada dalam kondisi habitat yang aman.

Baca juga: Penggusuran Pasar Griya Sukarame Kisruh, Warga dan Pol PP Baku Hantam

Guna mencegah kejadian berulang, pihak TNWK memperketat patroli, membangun sekat bakar, serta menyiapkan opsi penegakan hukum tegas terhadap aktivitas perburuan liar yang memicu kebakaran. “Sesuai arahan Gubernur Mirza, tim posko gabungan dan patroli akan terus disiagakan secara intensif minimal hingga Oktober mendatang sampai fenomena El Nino mereda,” tegasnya.

Baca juga: Komisi V DPRD Lampung Kawal Transparansi Anggaran Pendidikan

Kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI, turut diikuti Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak, beserta rombongan Anggota Komisi IV DPR RI, Bupati Lampung Timur, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Satyawan Pudyatmoko, unsur Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, UPT Kementerian Kehutanan, serta pihak terkait lainnya. []