Bandarlampung, LE — Walikota Bandarlampung Eva Dwiana menegaskan bahwa reformasi birokrasi di daerah tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus diwujudkan dalam gerakan perubahan yang konkret.
Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Seminar Nasional APHTN-HAN yang digelar Pengurus Wilayah Lampung bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandarlampung, di Gedung Semergo, Jumat (14/11).
Seminar bertema “Peran HTN-HAN dan Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Baru: Dari Good Governance sampai Reformasi Birokrasi” ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional, antara lain Ketua Komisi II DPR RI Dr. M. Rifqinizamy Karsayuda, Kepala BKN RI Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Sekjen APHTN-HAN Prof. Bayu Dwi Anggono, serta akademisi hukum Universitas Pancasila Fritz Edward Siregar. Baca juga: Ketua Kwarda Lampung Lantik Bupati Lamtim Ketua MABICAB
Eva menilai kehadiran APHTN-HAN di Lampung menjadi peluang penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas tata kelola dan merumuskan kebijakan yang berlandaskan kajian akademis.
“Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendorong lahirnya birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berintegritas,” ujar Eva.
Ia menekankan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Karena itu, kesinambungan kepemimpinan daerah tidak cukup hanya melanjutkan program yang sudah berjalan, tetapi memastikan pemerintahan tetap transparan, efektif, dan responsif. Baca juga: Sekdakab Lamsel Lepas 427 Calon Haji
Eva menyebut Pemkot Bandarlampung terus mempercepat reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas aparatur, dan penguatan akuntabilitas.
“Keberhasilan reformasi birokrasi bukan hanya ditentukan pemerintah, tetapi juga oleh kampus, akademisi, dan organisasi profesi seperti APHTN-HAN yang memberikan landasan ilmiah serta kritik konstruktif,” tegasnya.
Eva juga mengapresiasi pelantikan pengurus APHTN-HAN di Bandariampung. “Selamat kepada teman-teman APHTN-HAN yang sudah dilantik. Kehadiran APHTN-HAN di Bandarlampung sangat baik bagi kami. Pemkot siap berkolaborasi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan positif untuk masyarakat,” katanya. Baca juga: DPRD Lamsel Setujui Laporan Pertanggungjawaban APBD 2107
Penguatan Kebijakan ASN Perlu Dukungan Akademisi
Kepala BKN RI sekaligus Anggota Dewan Pembina APHTN-HAN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menekankan pentingnya peran akademisi dalam penyusunan kebijakan reformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara.
“Hari ini kita berkumpul dengan para pakar HTN-HAN. Dari sisi birokrasi, saya sering meminta bantuan rekan-rekan APHTN-HAN untuk mendorong penguatan sistem, kebijakan, dan regulasi reformasi birokrasi,” ujarnya. Baca juga: DPRD Nilai Fungsi Pengawasan Peil Banjir Dinas PU Lemah
Zudan menilai kolaborasi antara pemerintah dan akademisi akan memperkuat arah pengembangan kompetensi ASN sehingga lebih berdampak pada agenda nasional.
“Dengan dukungan para akademisi dan praktisi APHTN-HAN, kebijakan pengembangan ASN bisa lebih terarah dan mendukung pencapaian program Asta Cita,” kata Zudan. (Rifki)
JL. Sultan Agung No.43 Sepang Jaya, Labuhan Ratu, Bandarlampung.
Hotline/Whatsapp : 62 812-7466-6699/ 085279409444
Email : weblenews@gmail.com