CV BJ Diduga Lakukan Penambangan Batu Liar

Pesawaran, LE – CV BJ yang berpusat di Kalianda Lampung Selatan diduga melakukan aktifitas penambangan batu secara liar di Dusun Bambu Kuning, Desa Bantar, Kecamatan Padang Cermin.

Hal itu menjadi temuan Pansus DPRD Pesawaran tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), saat melakukan peninjauan langsung di lokasi penambangan liar, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Arinal Hadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung

Diungkapkan Wakil Ketua Pansus DPRD Kabupaten Pesawaran Rudi Irawan, usai meninjau lokasi pertambangan di Dusun Bambu Kuning, pihaknya menemukan adanya sejumlah kejanggalan dan pelanggaran.

 "Ya, sepertinya ini tambang illegal, karena belum bisa menunjukan surat izinnya. Kami juga belum menerima laporan dari Pemkab kalau di daerah ini ada kegiatan penambangan batu," ungkapnya.

Menurutnya, aktitas pertambangan ini seharusnya bisa beroperasional jika sudah mempunyai izin.

Baca juga: Pilkada Lamsel, Real Count KPU Nanang-Pandu Unggul Sementara dengan 36,3 ...

"Tadi kita dapat informasi dari pekerjanya, tambang ini sudah berjalan tiga bulan, namun kami (DPRD) tidak pernah menerima laporan bahwa ada kegiatan penambangan dilokasi itu dari dinas terkait. Seharusnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Perizinan (DLHP) lebih mengetahui dari awal bahwa ada operasi tambang batu, apalagi itu bisa diduga ilegal lantaran tidak mempunyai izin," ujarnya.

Ditambahkannya, kegiatan pertambangan tersebut, jika memang resmi seharusnya dapat menjadi salah satu PAD bagi Pemkab Pesawaran.

"Sebelumnya anggota pansus PAD mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penambang liar yang menggunakan alat berat. Kalau tidak bisa secepatnya menunjukan surat izin pendirian tambang batu, maka Pansus meminta kegiatan penambangan tersebut
ditutup. Kalau toh itu ada surat izin atau resmi, maka Pemda juga bertambah PADnya, kalau begini (tidak berizin) kan apa yang didapat untuk pemerintah?," Katanya.

Baca juga: 524 Huntap Bagi Korban Tsunami Lampung Selatan Mulai di Bangun

Oleh sebab itu, ia pun meminta dinas terkait untuk dapat segera menindaklanjuti hal tersebut. DLHP bisa mengkaji keberadaan dan dampak dari aktitas pertambangan tersebut.

"Kami akan meminta DLHP agar segera mengecek kebawah, karena ini penting bagi pemerintah dan masyarakat wilayah setempat. Apalagi lokasi penambangannya tidak memikirkan dampak besar bagi masyarakat, karena itu diatas bantaran kali dan dapat berdampak buruk bagi lingkungan sekitar," ujar dia.

Sementara itu, seperti dikutip dari halaman berita SinarLampung.com, Herman yang mengaku sebagai pengawas sekaligus operator alat berat di lokasi pertambangan tersebut, mengaku dirinya hanya disuruh bekerja dilokasi tersebut.

Baca juga: Ganas Annar MUI Seleksi Duta Kesehatan dan Bersih Narkoba

"Saya hanya sebagai operator sekaligus mengawasi 4 alat berat yang digunakan untuk mengeruk batu saja. Kalau bos saya di Kalianda dan ini tambang atas nama CV Budi Jaya," cetusnya. (SL/kiki)