Transparansi dan Independensi di Sorot Pada Rekrutmen PPK KPU Balam

Bandarlampung, LE - Independensi, profesionalisme dan transparansi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung di pertanyakan public lantaran dalam proses rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memunculkan masalah.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu calon anggota PPK yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan terjadi dugaan adanya praktik nepotisme dalam proses rekrutmen tersebut dimana beberapa peserta memiliki hubungan dan kedekatan.

"Ya ada juga yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan oknum penguji yang notabene merupakan komisioner penyelenggara pemilu. Ada dugaan juga oknum komisioner tersebut diduga memberikan bocoran soal saat pelaksanaan CAT dengan tujuan calon yang merupakan titipan dan saudaranya itu masuk di 15 besar dulu," serunya.

Baca juga: Kasus Kekerasan Anak di Bandarlampung Meningkat!

Tak hanya itu saja, dijelaskannya, saat melakukan proses tes interview pun diduga terjadi kecurangan dimana oknum komisioner sebagai penguji menguji peserta yang memiliki hubungan kekerabatan dengan peserta. "Besar Dugaan, untuk mengamankan posisi peserta yang memiliki kekerabatan tersebut, ada oknum komisioner yang menginterview `sekelik` sendiri. Dimana profesionalismenya?" tanyanya.

Dikatakannya, jika KPU diibaratkan sebagai salah satu organ dalam anatomi tubuh manusia, dia merupakan satu organ penting yang mempengaruhi organ lainnya.

"Ginjal Demokrasi" dalam tubuh demokrasi, KPU itu ibarat ginjal, memproses kesucian suara rakyat agar denyut jantung kekuasaan memompa nafas kesejahteraan rakyat"  ujarnya.

Baca juga: Gub Apresiasi Tournament Friendly Golf

Ia menjelaskan, ginjal merupakan salah satu organ dalam tubuh manusia yang memproses sesuatu yang masuk ke dalam tubuh.

Menurutnya, jika ginjal memproses sesuatu yang tidak baik bagi tubuh, maka memberikan dampak yang sesuai. Pun begitu sebaliknya, jika yang masuk adalah sesuatu yang baik.

"Jika KPU-nya bermasalah, darah beracun yang dikirim ke jantung kekuasan. melahirkan kerakusan dan horor. Ini bahaya!" serunya.

Baca juga: Usai Terima Handuk, Kepsek 16 Pindah Tugas

Terpisah Akademisi Unila Darmawan Purba menanggapi dugaan nepotisme rekrutmen PPK  berpendapat semestinya ada transparansi dari KPU dan tidak mengedepankan kedekatan dengan calon anggota atau mengakomodir intervensi dari Organisasi tertentu dengan meloloskan calon.

"CAT sudah lolos secara logika untuk wawancara pasti dong mengikuti, tetapi kabarnya ada yang CAT di atas nilai nya setelah wawancara hilang, di sini kita tidak tahu bobot penilaian, ada yang susah ada yang mudah, standar nya seperti apa, itu harus di buka di publik, jangan karena dekat pertanyaan mudah sementara peserta laen ada pertanyaan yang susah,"katanya.

Ia mendorong adanya keterbukaan publik sesuai dengan UU no 14 tahun 2008 dan menghimbau kepada peserta rekrutmen yang merasa tidak adil sampaikan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena ini wilayah nya sudah beririsan dengan kode etik penyelenggara.

Baca juga: Pemprov Lampung Harap Reforma Agraria Percepat Penyelesaian Konflik Lahan

"Silahkan peserta yang merasa tidak adil laporkan ke DKPP agar di evaluasi atau mendapat teguran, semoga kedepan nya KPU terus melakukan perbaikan menuju integritas yang menjunjung tinggi netralitas," pungkasnya.

Sementara Sidik Efendi  Komisi 1 DPRD Bandar Lampung membidangi KPU menengaskan agar KPU Bandar Lampung kedepannya memakai team seleksi dari luar meskipun hanya rekrutmen PPK.

"KPU ini kan tonggak Demokrasi, sementara PPK adalah bagian yang beriirsan langsung dengan semua, jadi harus ada transparan keterbukaan publik, harus nya KPU melibatkan team seleksi dari luar misal unsur akademisi dan laen-laen bukan mereka sendiri yang menyeleksi, walaupun PPK ini tingkat bawah tapi ini ujuk tombak Demokrasi yang harus di kuatkan,"tegasnya.

Baca juga: KBSB Dukung Mirza-Jihan Pilgub 2024

Sedangkan Ketua KPU Kota Bandar Lampung Dedy Triadi saat dikonfirmasi membantah adanya rekrutmen yang tidak sesuai mekanisme serta adanya intervensi organisasi tertentu bahkan calon yang merupakan titipan komisioner.

" Proses rekrutmen sudah dilakukan secara transparan dan sesuai mekanisme, tidak ada intervensi dari Ormas tertentu atau titipan dari pihak tertentu, "singkatnya. (*)