Suhada : Jangan Ada Warga Kehilangan Hak Pilih

Bandarlampung, LE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung menyebar 25.675 petugas pantarlih guna melakukan kerja pencocokan dan penelitian (coklit) sesuai dengan wilayah kerjanya dengan jumlah pemilih maksimal per tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 300 orang.  Untuk Bandar Lampung jumlah TPS untuk Pemilu 2024 sebanyak 2.846 TPS

Ketua PKS Bandar Lampung Muhammad Suhada menegaskan, tidak boleh ada warga Bandar Lampung yang kehilangan hak pilihnya dalam Pemilu yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Menurut Suhada, masalah klasik yang selalu berulang terjadi dalam setiap proses pemilihan, baik itu pemilu atau pilkada adalah masalah daftar pemilih, baik itu ada nama ganda, nama yang sudah meninggal masih tercantum sebagai pemilih, atau sudah pindah alamat.

Baca juga: Duta Swasembada Gizi dan Childfun Silaturahmi dengan Bup Lamsel

"Masalah daftar pemilih ranah yang paling seksi untuk menjadi sorotan di setiap ajang pemilihan, baik itu Pemilu maupun Pilkada. Jangan sampai ada warga Bandar Lampung yang sudah memiliki hak pilih tidak bisa memilih hanya karena proses pendataan yang tidak tepat," kata Suhada.

Pantarlih harus bisa berkomunikasi aktif, tidak hanya datang meminta Kartu Keluarga (KK) kemudian proses pencocokan data hanya berdasarkan dokumen yang ada.

"Tidak mepet ketika menyerahkan laporan hasil coklit, karena berpengaruh terhadap input dan evaluasi data di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS). Ingat Pemilu yang berkualitas diawali dari data yang berkualitas pula," ungkapnya.

Baca juga: DPPKB Tubaba Jalankan Bangga Kencana

Suhada berharap, semua warga Bandar Lampung yang sudah mempunyai hak pilih bisa ikut hadir tanpa terkurangi haknya untuk menentukan arah bangsa ini ke depan melalui Pemilu. Semua pihak yang sudah mempunyai hak pilih jangan sampai golput. Pasalnya, masih banyak hal yang harus ditingkatkan dari para pemilih, misalnya bagaimana membuat para pemilih berpartisipasi dengan kesadaran dan pemahaman secara benar. Selain itu, masih perlu pula dibangun kedewasaan politik para pemilih, termasuk para pemilih pemula. (*)