Harusnya 5 Menit Jadi 20 Menit, Gubernur Lampung Kaget Dapati Antrean Solar Molor

BANDAR LAMPUNG, LE - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal terkejut saat mendapati durasi pelayanan pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di SPBU molor hingga 20 menit per kendaraan. Padahal, secara teknis pengisian normal semestinya bisa tuntas dalam waktu kurang dari lima menit.

Fakta tersebut terungkap saat Gubernur bersama Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU di kawasan Natar dan Rajabasa, Jumat (9/10/2026).

Baca juga: Tim Gabungan Gagalkan Penyelundupan 670 Burung Ilegal di Pelabuhan Bakauh...

Di hadapan petugas SPBU, Mirza secara langsung menanyakan durasi total yang dihabiskan satu unit kendaraan dari awal antre, verifikasi data, hingga selesai mengisi tangki.

"Mulai dari masuk ke sini, ngecek, sampai isi, sampai pergi lagi berapa (lama)?" tanya Mirza kepada petugas dan sopir truk di lokasi.

Mendengar jawaban bahwa proses tersebut bisa memakan waktu hingga 20 menit, Mirza pun kaget karena durasi tersebut dinilai sangat tidak efektif dan memicu antrean mengular.

Baca juga: Ketua AMPG Lampung Berikan Bantuan Seragam

Petugas SPBU mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang memperlambat alur adalah proses verifikasi administrasi dan kendala teknis pemindaian kode batang (barcode) MyPertamina.

"Ngeceknya lebih lama. Kadang gambarnya susah di-scan, terus nyocokin mobilnya juga," tutur salah seorang petugas operator saat ditanya di lokasi.

Menanggapi hal itu, Mirza menegaskan bahwa antrean panjang yang terjadi selama ini bukan semata-mata karena kelangkaan stok, melainkan tata kelola operasional dan SOP pelayanan yang belum adaptif terhadap peningkatan volume kendaraan.

Baca juga: Pembangunan SMK Negeri Air Naningan Wujud Komitmen Pemprov Lampung

"Saya sangat bersyukur ini bukan karena kekurangan BBM, BBM ada. Namun sangat disayangkan kebutuhan solar meningkat, sementara pengoperasian kita belum optimal untuk menangani jumlah kendaraan seperti sekarang," kata Mirza.

Mirza mencatat adanya lonjakan antrean kendaraan di SPBU sekitar 23 hingga 26 persen. Untuk mengurai persoalan tersebut, Pemprov Lampung siap menerjunkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) guna membantu verifikasi STNK dan kode QR di pintu masuk jalur pengisian agar kendaraan tidak menumpuk di depan dispenser.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyoroti keterbatasan operator SPBU yang kerap menangani dua hingga empat kendaraan sekaligus. Selain itu, Putri mendorong agar Pertamina memperketat aturan verifikasi dokumen digital.

Baca juga: Pemkab Lamsel Gelar Sosialisasi Permendagri 73 Tahun 2020

"Satu operator bolak-balik melayani banyak kendaraan, itu tidak efektif. Kami juga mengimbau agar kode QR dibuka langsung dari aplikasi resmi MyPertamina, bukan menggunakan tangkapan layar (screenshot) atau cetakan kertas demi mencegah penyalahgunaan," tegas Putri.

Berdasarkan data peninjauan, stok BBM di wilayah Lampung dipastikan dalam kondisi aman, meski serapan kuota subsidi solar telah menembus 80 persen. Pemprov Lampung bersama Komisi XII DPR RI kini tengah mengawal usulan penambahan kuota ke BPH Migas guna mengantisipasi lonjakan mobilitas menjelang libur Natal dan Tahun Baru. (red)