Pemprov Lampung Perkuat Langkah Pengendalian Inflasi dan Stabilkan Harga Pangan

BANDAR LAMPUNG —- Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah pengendalian inflasi, khususnya dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan yang menjadi salah satu persoalan utama yang dirasakan masyarakat.

Baca juga: Pemkot Bandar Lampung Memberikan Klarifikasi Atas Laporan LCW Atas Dugaan...

Hal tersebut menjadi perhatian serius Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung yang berlangsung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kamis (3/9/2026).

Gubernur Mirza mengatakan bahwa langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini agar perkembangan harga pangan tidak semakin memberikan tekanan terhadap masyarakat.

Baca juga: Tommy Soeharto Utamakan Kemandirian Pangan dan Energi Untuk Rakyat

“Menindaklanjuti hasil paparan inflasi kemarin tentang bagaimana ke depan persiapan kita untuk menghadapi inflasi yang kalau tidak ditangani dari sekarang akan lumayan sangat memberikan tantangan,” ujarnya.

Baca juga: Gelar Turnamen Esport 41 Kab/Kota Sumatera, Tri Buktikan Keunggulan Jarin...

Menurutnya, persoalan harga bahan pokok perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan daya beli dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Gubernur Mirza menyebut bahwa tingginya harga bahan pokok menjadi salah satu persoalan utama masyarakat Lampung, setelah persoalan infrastruktur jalan.

Baca juga: Jelang Akhir Masa Jabatan, Gubernur Ganti Kadis PU, Pemukiman dan Sekwan

Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi karena di satu sisi harga komoditas pertanian di tingkat produsen cukup baik, tetapi di sisi lain harga pangan yang dibayarkan masyarakat masih tinggi.

Baca juga: Kemenko Kemaritiman RI Percepat Pembangunan PLTSa

“Jadi inilah tugas kita pemerintah, sekali lagi, untuk menyeimbangkan agar ini bisa selaras, bisa baik, baik bagi petani, baik juga kepada masyarakat,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Bank Indonesia, BPS, BULOG, serta perangkat daerah terkait membahas perkembangan harga beras dan sejumlah faktor yang berpotensi mendorong inflasi.

Baca juga: Pilkada Serentak Lampung 13 Anggota Dewan Siap PAW dan Lima Pjs Kepada Da...

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto menyampaikan bahwa kenaikan harga beras telah terjadi sejak bulan Juli lalu.

Baca juga: Arinal Pastikan RSUDAM Siap Hadapi Penanganan Virus Corona

Kondisi tersebut berkaitan dengan berlalunya musim panen dan mulai masuknya musim kemarau.

Baca Juga: Egi; Lampung Selatan Punya Desa HELAU, Semoga SPPG-nya juga HELAU

Baca juga: Pembangunan Menara Masjid Al Furqon Senilai Rp10 Miliar Jadi Sorotan BPK

Selain itu, penguatan fenomena El Nino juga berpotensi memperpanjang musim kemarau dan mengganggu panen padi yang berlangsung mulai Agustus hingga puncaknya pada September di Provinsi Lampung.

Kondisi tersebut berpotensi mengurangi pasokan gabah di Lampung dan mendorong kenaikan harga beras.

Baca juga: Atasi Banjir Sukabumi, Eva Dwiana Siapkan Rekayasa Sungai

Bimo juga menyampaikan adanya indikasi gabah Lampung mengalir ke luar daerah dimana agen dari luar Lampung disebut datang langsung kepada petani untuk membeli gabah, kemudian membawanya keluar daerah untuk digiling dan diolah menjadi beras sebelum kembali dipasarkan dengan harga lebih tinggi.

Baca juga: Pemkab Pesawaran Sosialisasi Surat Edaran Kepala LKPP RI

Menghadapi kondisi tersebut, sejumlah langkah pengendalian akan diambil seperti intervensi pasar dapat dilakukan dengan mengoptimalkan stok beras SPHP BULOG.

Langkah tersebut perlu diiringi dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap pergerakan gabah di pintu-pintu keluar Lampung, khususnya jalur menuju Pulau Jawa.

Baca juga: Seleksi pra-PON Sepakbola 24-25 November

Selain itu, dibahas pula opsi subsidi biaya angkut dalam proses pengolahan gabah dari petani menuju penggilingan serta penguatan peran BUMD dan BUMDes untuk dapat membeli gabah langsung dari petani dalam kondisi tertentu.

Baca juga: Pemprov Lampung Gelar Upacara HUT ke-59

Untuk jangka panjang, pengendalian inflasi perlu didukung penguatan sektor produksi melalui perbaikan irigasi, penggunaan bibit yang lebih tahan terhadap kondisi cuaca, serta penguatan penyaluran pupuk.

Penguatan kelembagaan petani juga menjadi bagian penting dimana petani didorong untuk tergabung dalam gapoktan, koperasi, maupun kelembagaan lainnya sehingga rantai pasok gabah dapat lebih terorganisasi dan memberikan perlindungan kepada petani sekaligus memastikan pasokan pangan di Lampung.

Baca juga: Rayakan Cap Go Meh, Walikota Eva Dwiana Ajak Warga Rawat Simpul Toleransi

Di sisi lain, Lampung masih memiliki kapasitas produksi yang cukup besar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mencatat produksi gabah

kering panen (GKP) hingga September 2026 mencapai sekitar 2,85 juta ton, dengan luas panen sekitar 535 ribu hektare.

Baca juga: Ike Edwin Kembali Datangi Bawaslu Bandarlampung

Baca Juga: Warga Palestina Terluka, Bentrok Pemukim vs Pasukan Israel

Dengan rendemen sekitar 53-54 persen, produksi tersebut berpotensi menghasilkan sekitar 1,9 juta ton beras.

Baca juga: Nanang Siap Jadi Yang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19

Sementara itu, Bulog Lampung mencatat posisi stok cadangan beras pemerintah jenis medium per 1 September 2026 mencapai sekitar 232 ribu ton.

Baca juga: Pemprov Lampung Evaluasi LPPD, Dorong Akuntabilitas Kinerja

Penyerapan gabah dan beras dari petani Lampung juga terus dilakukan untuk memperkuat cadangan pemerintah sekaligus mendukung stabilisasi harga.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini atau early warning untuk mengantisipasi tekanan inflasi.

Baca juga: APSI Sumsel di Kukuhkan

BPS bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan mendorong pemanfaatan proyeksi pada minggu ketiga setiap bulan.

Baca juga: Sekdaprov Fahrizal Darminto Lantik Pejabat Eselon III dan IV di Lingkunga...

Dengan demikian, apabila terdapat komoditas atau wilayah yang diproyeksikan mengalami tekanan harga, intervensi masih dapat dilakukan sebelum memasuki akhir bulan.

Pendekatan tersebut diarahkan agar kebijakan pengendalian inflasi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, baik berdasarkan komoditas maupun wilayah.

Baca juga: Polda Lampung Tembak Lima Bandar Narkoba

Ahmadriswan menyampaikan bahwa berdasarkan perkembangan Agustus, Bandar Lampung menjadi salah satu wilayah yang memberikan kontribusi besar terhadap inflasi year-on-year.

Baca juga: Pemkab Tanggamus dan PT Tirta Investama Reboisasi Taman Way Lalaan

Karena itu, intervensi ke depan perlu diarahkan pada komoditas dan wilayah yang memang menjadi sumber tekanan harga.

“Jadi sekali lagi untuk melakukan intervensi itu tepat komoditi, tepat wilayah, dan mudah-mudahan rasa akan terbentuk,” ujarnya.

Baca juga: Komisi V DPRD Lampung Hearing Bersama PBL Terkait Aksi Solidaritas Lawan ...

Melalui rakor tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai konsumen dan kesejahteraan petani sebagai produsen.

Baca juga: Pangdam XXI/Radin Inten Pimpin Doa Bersama Hari Juang TNI AD 2025

Upaya pengendalian inflasi tidak hanya diarahkan untuk menekan kenaikan harga, tetapi juga memastikan kebijakan yang dilakukan tetap menjaga keberlangsungan produksi dan pertumbuhan ekonomi daerah.[]