Lamsel dan Bandarlampung Kolaborasi Atasi Sampah, Embung, dan SPAM

Lampung Selatan — Pemkot Bandarlampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sepakat memperkuat kolaborasi dalam mengatasi persoalan lingkungan dan infrastruktur air.

Tiga program prioritas yang menjadi fokus pembahasan adalah pengelolaan sampah, pembangunan embung, serta sistem penyediaan air minum (SPAM).

Baca juga: HUT RI Ke-76, Bupati Lamsel dan Forkopimda Saksikan Pidato Kenegaraan Pre...

Hal ini disampaikan oleh Walikota Bandarlampung, Eva Dwiana, usai melakukan pertemuan dengan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Senin (21/7).

“Alhamdulillah, Pak Bupati sangat welcome. Tiga program yang kita canangkan—sampah, embung, dan SPAM—sudah disambut baik. Insyaallah 2026 langsung jalan, langsung gerak, bismillah,” ujar Bunda Eva – panggilan akrab walikota.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu pembahasan utama adalah solusi jangka panjang untuk pengelolaan sampah di Bandarlampung, yang setiap harinya mencapai 600–800 ton. Menurut Bunda Eva, nantinya sampah dari Bandarlampung akan diproses di Lampung Selatan melalui pabrik pengolahan terpadu yang direncanakan akan dibangun di wilayah tersebut.

Baca juga: Arinal Apresiasi Kontribusi BUMN, OJK, dan Asosiasi Asuransi dalam Perce...

“Sampah kita nanti akan ditaruh di Lampung Selatan dan dijadikan pupuk basah serta pupuk lainnya. Yang penting, pengolahan sudah mulai kita siapkan,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama menyambut positif kerja sama lintas daerah tersebut. Menurutnya, sinergi ini penting untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh, baik di Bandarlampung maupun Lampung Selatan.

“Kami menyambut baik kunjungan ini karena program-program ini akan memberi dampak langsung bagi masyarakat dua wilayah. Apalagi terkait embung dan SPAM, ini menyangkut kebutuhan dasar,” kata Egi.

Baca juga: Walikota Eva Dwiana Pimpin Perang Lawan Cacingan!

Terkait pembangunan embung sebagai penampungan air baku, baik Bunda Eva maupun Egi berharap proyek tersebut dapat mulai direalisasikan pada tahun 2026. Langkah teknis selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh jajaran Sekda dan kepala dinas masing-masing daerah melalui survei dan kajian lapangan.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjawab tantangan pengelolaan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan air bersih secara berkelanjutan di masa depan. (red)