Pemprov Lampung Berkolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Lampung Perkuat Pengawasan MBG

BANDAR LAMPUNG —– Pemerintah Provinsi Lampung berkolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Lampung dalam memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan tepat sasaran.

Komitmen itu ditegaskan melalui pemantauan lapangan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung Danang Suryo Wibowo dan jajaran ke beberapa titik pelaksaan program MBG, Senin (13/7/2026).

Baca juga: Rentan Roboh, Walikota Pangkas Pohon Kedondong di Bandarlampung

Pemantauan tersebut berlangsung di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kemiling, Beringin Raya, Kota Bandar Lampung, serta meninjau pendistribusian MBG di SD Negeri 4 Sumberejo, SMA Negeri 7 Bandar Lampung dan SLB Dharma Bhakti Dharma Pertiwi.

Gubernur Mirza mengatakan bahwa pengawasan terhadap program MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh para penerima.

“Setelah masuk sekolah ini kita secara bersama-sama berkolaborasi dan mengajak seluruh masyarakat serta seluruh komponen masyarakat untuk mengawasi program MBG, mulai dari proses distribusi sampai dengan lauk-pauknya,” ujarnya.

Baca juga: Warga Tutup Akses Keluar-Masuk PT. Pramana Austindo Mahardika

Dalam pemantauan tersebut, rombongan meninjau langsung dapur penyedia makanan, proses distribusi, hingga kualitas makanan yang diterima siswa di berbagai jenjang pendidikan.

Gubernur Mirza menyampaikan bahwa hasil peninjauan di lapangan menunjukkan masih terdapat sejumlah masukan yang akan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk menyempurnakan pelaksanaan program.

“Ada beberapa masukan-masukan yang tujuannya tentu kita ingin memperbaiki agar program ini terus berjalan dengan baik,” katanya.

Baca juga: Herman HN Terima Bantuan 20.000 Butir Telur dari PT. Japfa Comfeed

Baca Juga:  488 Keluarga Palestina Terdampak Operasi Militer Israel

Sebagai tindak lanjut, Gubernur Mirza meminta perangkat daerah segera menyusun langkah-langkah perbaikan melalui Surat Edaran Gubernur.

Beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain transparansi daftar menu dan harga makanan, pelibatan Dinas Koperasi dalam pemberdayaan UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan, serta peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan pelaksanaan MBG.

Baca juga: Antisipasi Kemacetan, Satpol PP Bandarlampung Siap Tertibkan Pasar Tumpah...

Ia juga menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi dengan kejaksaan negeri di masing-masing daerah dalam mengawal pelaksanaan program tersebut.

“Ini adalah program prioritas Presiden. Ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tentu akan berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Karena itu kita ingin di Provinsi Lampung program MBG berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan bisa dinikmati masyarakat sesuai harapan Bapak Presiden,” ujarnya.

Gubernur Mirza mengajak masyarakat berpartisipasi memberikan masukan terhadap pelaksanaan MBG sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

Baca juga: Dugaan Penipuan Jabatan ASN, Inspektorat Bandar Lampung Dukung Proses Huk...

“Kami juga mengharapkan banyak masukan dari masyarakat demi memperbaiki program ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo menegaskan keterlibatan Kejaksaan merupakan bagian dari pengawalan terhadap program strategis nasional.

Ia menjelaskan, pengawasan tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara Badan Gizi Nasional dan Kejaksaan Republik Indonesia yang mencakup pengawasan, pendampingan hukum, hingga pengamanan pembangunan strategis.

Baca juga: Pemkot Bandar Lampung Sambut Rakornas Samsat 2026, Fokus Tingkatkan Kepat...

“Kami dari Kejaksaan Tinggi bersama Pak Gubernur memegang teguh komitmen sesuai arahan Bapak Presiden dan Bapak Jaksa Agung. Ini program prioritas nasional yang akan kami dampingi dan kawal sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Lampung,” ujarnya.

Baca Juga:  Rusia Siap Berunding dengan AS dan Ukraina

Dalam kesempatan itu, Danang juga menyampaikan lima langkah penguatan pengawasan pelaksanaan MBG.

Baca juga: Peringati 17 Agustus, Perempuan Golkar Bersatu Gelar Berbagai Kegiatan So...

Pertama, mengaktifkan forum evaluasi rutin yang difasilitasi kejaksaan negeri di seluruh kabupaten/kota disertai inspeksi lapangan secara berkala.

Kedua, mendorong transparansi melalui pencantuman daftar menu beserta harga makanan di setiap SPPG.

Ketiga, mengupayakan pemanfaatan sisa makanan yang masih layak konsumsi dengan tetap memperhatikan aspek keamanan pangan dan kesehatan.

Baca juga: Hasil Swab Pertama Lampung Segera di Umumkan

Keempat, menyediakan media komunikasi yang mudah diakses masyarakat, termasuk pemanfaatan aplikasi Jaga Dapur MBG dan layanan pengaduan melalui WhatsApp.

Kelima, memperkuat peran koperasi, UMKM, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rantai pasok bahan baku agar kebutuhan pangan program MBG lebih banyak dipenuhi dari produk lokal.

Menurut Danang, langkah tersebut bertujuan membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan kualitas pelaksanaan program tetap terjaga.

Baca juga: Kadis Kominfotik Provinsi Lampung Lakukan Evaluasi Pengelolaan Informasi ...

“Kita akan terus mobile bersama pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dinas terkait, Kejaksaan Tinggi, dan kejaksaan negeri untuk memastikan program ini berjalan secara maksimal, bermanfaat, dan benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung,” tegasnya.[]