Kadisdik Copot Kepsek Jika Berani Pungut Uang Daftar Ulang!

Bandarlampung, LE – Kepala Dinas Pendidikan Lampung, Thomas Amirico menegaskan sesuai ultimatum gubernur kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB Negeri yang masih menarik uang komite, uang pendaftaran dan uang daftar ulang akan dicopot dari jabatannya.

“Ini sudah ultimatum dari pak gubernur tidak ada lagi pungutan komite dan sejenisnya, uang pendaftaran apalagi daftar ulang. Kalau masih, bisa dicopot dari jabatannya,” katanya, Selasa (10/5).

Baca juga: RMD Ajak PKB Bersama Bangun Lampung di Muskerwil DPW PKB Lampung

Menurutnya, terhitung mulai tahun ajaran baru tahun ini sekolah hanya bisa menarik pungutan untuk biaya PKL mandiri yang masuk kurikulum untuk siswa SMK Negeri ke kawasan industri. Pungutan uang PKL juga harus profesional disesuaikan standarisasi makan minum dan akomodasi di lapangan.

“Karena PKL tidak bisa dibebankan ke sekolah anggarannya, kan sifatnya mandiri. Tapi wajib proporsional sesuai kebutuhan. Namun kalau ada orang tua murid yang merasa mampu dan secara pribadi mau menyumbang pihak sekolah, tidak mungkin juga ditolak,” ujar Thomas.

Menjawab kekhawatiran sejumlah orang tua siswa, jika kedepannya kepala sekolah dan komite sekolah berpotensi kembali melakukan pungutan kepada orang tua siswa dengan beragam macam alasan. Kepala Dinas Pendidikan Lampung, Thomas Amirio meyakini hal tersebut tidak akan terjadi.  

Baca juga: Riana Sari Harap Dapat Tingkatkan Kegiatan dan Organisasi 2024

“Insyallah tidaklah karena kita akan melakukan pengawasan melekat. Kalau orang tua siswa masih ada yang dikumpulkan dan dimintai sumbangan, silahkan lapor ke kami,” tuturnya.

Karena ditekankan dia, pihak sekolah tidak ada lagi alasan untuk menarik dana operasional ke siswa karena nantinya akan ditanggung oleh APBD.

Bahkan Thomas juga menekankan, selain dari APBD untuk memenuhi kebutuhan operasional SMA, SMK dan SLB Negeri gubernur juga berencana menghimpun dana CSR dari perusahaan-perusahaan di Lampung.  

Baca juga: Kesbangpol Tubaba Siap Hibah 500 Juta

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Lampung, peserta didik yang akan merasakan penghapusan uang komite berjumlah 203 ribu siswa di 352 sekolah negeri terdiri dari 227 SMA negeri, 112 SMK negeri, dan 13 SLB negeri. (red)