DPRD Lampung Dukung Hilirisasi Kakao Berbasis Agroforestry

BANDAR LAMPUNG – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan komitmen DPRD Provinsi Lampung dalam mendukung penguatan hilirisasi kakao berbasis agroforestry sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup di Lampung.

Penegasan tersebut disampaikan Ahmad Giri Akbar dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Lampung, PT Olam Indonesia, dan Partnerships for Forests (P4F) yang berlangsung di Taman Santap Rumah Kayu, Jalan Arif Rahman Hakim, Bandar Lampung, Selasa (27/1/2026).

Baca juga: Reihana - Aryodhia Akan Tingkatkan Insentif RT, Kaling dan Linmas

Menurut Giri, pengembangan komoditas kakao melalui pendekatan agroforestry sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang menitikberatkan pada peningkatan nilai tambah komoditas unggulan berbasis potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Baca juga: Pemkot Bandarlampung Matangkan Strategi Gerakan Indonesia Asri

Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan mitra pembangunan menjadi kunci keberhasilan dalam memperkuat hilirisasi kakao, tanpa mengabaikan fungsi ekologis kawasan hutan.

“DPRD Provinsi Lampung mendukung penuh pengembangan kakao berbasis agroforestry karena tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi petani, tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Kolaborasi multipihak seperti ini harus terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat,” ujar Giri.

Baca juga: KPU Balam Anggarkan Pilkada 2024 Capai Rp53M

Program hilirisasi kakao berbasis agroforestry ini direncanakan mencakup pengembangan lahan sekitar 35 ribu hektare dengan melibatkan kurang lebih 18 ribu petani di Kabupaten Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tanggamus melalui skema Perhutanan Sosial. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kakao, memperluas akses pasar, serta memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi petani.

Baca juga: Lesty Keluhkan Infrastruktur Pertanian Lampung Selatan ke Komisi V DPR

Ketua DPRD Lampung juga menekankan pentingnya percepatan implementasi nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani agar manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat. DPRD, kata dia, berkomitmen menjalankan fungsi dukungan kebijakan dan pengawasan guna memastikan pelaksanaan program berjalan transparan, akuntabel, serta berpihak kepada kepentingan petani dan kelestarian lingkungan.

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Giri Akbar hadir bersama Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, didampingi Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. Turut hadir perwakilan UK Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) dan Partnerships for Forests (P4F), termasuk Mandar Trivedi dan Widya Anantya, serta jajaran P4F dari Palladium dan Systemiq.

Baca juga: Sandiaga Uno Ajak Generasi Muda Tangkal Virus Corona

DPRD Provinsi Lampung berharap sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan mitra pembangunan ini dapat menjadi model pembangunan pertanian berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan hidup di Provinsi Lampung.