APBD Tahun 2019, Prioritaskan Penataan ASN dan Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer

Metro,LE

DPRD Kota Metro menetapkan sejumlah prioritas anggaran pada APBD Kota Metro tahun 2019. Di antaranya, penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peningkatan kesejahteraan guru honorer.

Tak kalah penting, penataan pasar juga menjadi pembahasan alot sebelum pengesahaan APBD 2019, akhir pekan lalu. Dewan berharap, penataan pasar khususnya eks Terminal Kota, tidak menghilangkan fungsi terminal dalam pelaksanaan penataan.

Baca juga: Perhatian Pemkot Bandar Lampung Salurkan Dokumen Penting Korban Banjir

Ketua DPRD Kota Metro, Anna Morinda, S.E.,M.M., mengatakan, penataan ASN selaras dengan visi Kota Metro sebagai Kota Pendidikan, sebab banyak guru-guru ASN yang diangkat berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) di era tahun 1980 an, saat ini sudah pensiun.

"Alhasil, kita kekurangan guru. Bahkan, untuk guru agama saja, Kota Metro minta kepada Kementerian Agama," kata Anna Morinda, Senin (3/12).

Lalu, terkait dengan kesejahteraan guru honorer, pihaknya menyatakan keprihatinan. Pasalnya, alokasi anggaran untuk membayar guru honor tidak boleh melebihi 15 persen dari dana BOS.

"Alhasil, 15 persen tersebut harus dibagi--bagi, sehingga guru honor menerima gaji antara Rp 200-300 ribu per bulan. Apakah kita bisa mengharapkan anak-anak kita cerdas, tetapi kesejahteraan guru tidak diperhatikan," paparnya.

Lalu, terkait dengan penataan pasar dalam Terminal Kota, politisi asal PDIP itu mengisyaratkan agar penataan tidak menghilangkan fungsi terminal. Lalu, mempertimbangkan juga kemampuan pedagang kecil, dalam artian los yang dibangun buka los mewah.

Baca juga: Tim Penggerak PKK Lampung Bantu Penanganan Covid-19

Diketahui, DPRD Kota Metro kembali menggelar Rapat Paripurna DPRD Kota Metro Pembicaraan Tingkat II tentang pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019, yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Metro, Jumat (30/11).

Penerapan perencanaan keuangan daerah dan APBD yang dilatarbelakangi oleh meningkatknya tuntutan masyarakat Kota Metro terhadap pelayanan publik yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan responsif.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan APBD yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. (LE-wie)