Soroti Gaji Guru Honorer Rp200 Ribu, Aliansi Mahasiswa Bawa 6 Tuntutan ke DPRD Lampung

Bandarlampung, LE - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam "Aliansi Lampung Melawan" menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (23/2/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak perbaikan menyeluruh pada sektor pendidikan di Lampung, mulai dari wacana pendidikan gratis hingga memprihatinkannya nasib guru honorer.

Pantauan di lokasi, massa aksi tiba di depan gedung dewan sekitar pukul 11.30 WIB. Setelah berorasi menyuarakan aspirasinya selama kurang lebih 45 menit, aparat kepolisian yang berjaga akhirnya membuka barikade kawat berduri. Mahasiswa kemudian dipersilakan masuk ke halaman kantor wakil rakyat untuk menggelar dialog terbuka.

Baca juga: Kawasan Industri Way Laga Bizpark Dongkrak Investasi Bandarlampung

Tepat pukul 13.00 WIB, perwakilan mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, beserta Wakil Ketua I Kostiana dan sejumlah anggota dewan lainnya. Turut hadir perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung, di antaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Thomas Amirico.

Dalam orasinya di hadapan jajaran legislatif dan eksekutif, Ketua BEM Universitas Lampung (Unila), Aditya Putra Bayu, dengan tegas menyampaikan enam tuntutan utama. Keenam poin tersebut mencakup desakan untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama negara, mewujudkan pendidikan gratis tanpa syarat dan tanpa diskriminasi, serta menambah anggaran pendidikan secara nyata dan transparan.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut pemerintah memprioritaskan dan meningkatkan kesejahteraan guru honorer, menyelamatkan siswa SMA Siger Bandar Lampung dengan merelokasi mereka ke sekolah berlegalitas resmi dengan jaminan beasiswa, serta mendorong regulasi pajak progresif yang dialokasikan khusus untuk penambahan anggaran pendidikan.

Baca juga: Dulkahar Gantikan Muhadi Jabat Dewan Pengawas Perumda Tirta Jasa

DPRD Janji Kawal Aspirasi Mahasiswa

Menanggapi poin-poin krusial tersebut, Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, menyoroti secara khusus persoalan kesejahteraan pendidik. Ia mengaku miris dengan fakta di lapangan, di mana masih ditemukan guru honorer yang hanya menerima gaji sekitar Rp200 ribu per bulan. Ia menegaskan, Komisi V akan terus mendorong peningkatan anggaran pendidikan di tahun 2026 agar lebih proporsional.

Terkait polemik SMA Siger di Bandarlampung yang disinyalir tidak memiliki legalitas formal, Yanuar memastikan pihaknya sudah bergerak cepat. Menurutnya, DPRD telah meminta Dinas Pendidikan untuk menjelaskan kronologi dan memastikan para siswa tidak menjadi korban. Ia menegaskan harus ada solusi konkret, termasuk relokasi ke sekolah resmi dan jaminan keberlanjutan pendidikan mereka agar anak-anak yang sudah bersekolah tidak dirugikan.

Baca juga: Pemkab Lampung Selatan Teken MoU dan PKS dengan PT Amerta Putra Halilintar

Lebih lanjut, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyatakan komitmen penuh lembaganya untuk menindaklanjuti seluruh tuntutan mahasiswa kepada pemerintah daerah. Ia memastikan DPRD sebagai lembaga pengawas akan mengawal kebijakan dari aspirasi mahasiswa agar benar-benar bisa diimplementasikan oleh eksekutif.

Aksi penyampaian pendapat ini berjalan kondusif. Usai berdialog dan mendapatkan komitmen dari pimpinan DPRD, massa mahasiswa membubarkan diri dengan tertib meninggalkan area Gedung DPRD Provinsi Lampung. (red)