Pemkab Lampung Selatan Teken Kontrak Konstruksi 2025

LAMPUNG SELATAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sekaligus penandatanganan kontrak secara simbolis bersama para penyedia jasa.

Acara yang berlangsung di Grand Elty Krakatoa Resort, Kalianda, Rabu (24/9/2025), dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lampung Selatan, Supriyanto, perwakilan aparat kepolisian dan kejaksaan, serta para kontraktor dan konsultan pelaksana.

Baca juga: 4 Napi Diduga Bagikan Uang di Lapas, Untuk Pilih Arinal-Nunik

Sekretaris Dinas PUPR Lampung Selatan, Adolf Chepy Bahuga, menyebut rakor ini menjadi tonggak awal pelaksanaan konstruksi tahun anggaran 2025.

Ia menegaskan pentingnya penyamaan persepsi antara pemerintah daerah dan para penyedia jasa demi kepatuhan kontrak dan keselamatan konstruksi.

“Kegiatan ini bukan hanya simbolis, melainkan upaya membangun komitmen bersama agar pelaksanaan konstruksi berjalan sesuai aturan dan bebas dari permasalahan di lapangan,” jelas Adolf Chepy Bahuga.

Baca juga: Unila Tuan Rumah Kongres dan Konfernas PERHEPI ke-XIX

Baca Juga:  Tol Bakter Siapkan WIM untuk Deteksi Odol

Sekda Supriyanto dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan strategis tersebut. Ia menekankan kontrak kerja sebagai dasar hukum yang wajib dipatuhi semua pihak.

“Kontrak adalah pedoman kerja kita. Kepatuhan terhadapnya menjadi kunci keberhasilan pembangunan,” tegas Supriyanto.

Baca juga: Bukan Jual LKS, SDN 2 PWH Fasilitasi Bazar Buku, Waka Dessy: Tanpa Paksaa...

Ia meminta seluruh kontraktor melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab: tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Pembangunan infrastruktur, katanya, bukan sekadar menghabiskan anggaran, tetapi investasi besar untuk meningkatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.

Supriyanto juga mengingatkan agar kontraktor mengedepankan integritas dan profesionalisme, serta menghindari praktik yang merugikan masyarakat, seperti mengurangi volume atau menurunkan kualitas material.

“Kehadiran aparat penegak hukum dalam rakor ini, menjadi pengingat bahwa seluruh pekerjaan harus dijalankan secara transparan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” tambahnya.

Baca juga: Buka Bandarlampung Expo 2026, Sekjen Kemendagri Puji Pertumbuhan Ekonomi ...

Lebih jauh, Supriyanto menyinggung capaian pembangunan di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar.

Baca Juga:  Tol Bakter Buka Komunikasi Kepada Msyarakat 24 Jam

Hingga kini, Pemkab Lampung Selatan telah merealisasikan pembangunan dan perbaikan 105 ruas jalan, jaringan sumber daya air, serta 12 unit jembatan yang menghubungkan sentra-sentra ekonomi di berbagai wilayah.

Baca juga: Gubernur Bahas Prioritas dan Strategi Pembangunan 2020 dengan DPRD Lampung

“Pembangunan ini bukan hanya membangun fisik, tetapi juga masa depan. Infrastruktur yang baik akan membuka peluang ekonomi baru dan mendorong kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan,” tandasnya.

Melalui momentum rakor dan penandatanganan kontrak konstruksi ini, Pemkab Lampung Selatan berharap seluruh pekerjaan tahun anggaran 2025 dapat berjalan lancar, berkualitas, dan tepat waktu demi terwujudnya Lampung Selatan yang maju dan sejahtera.