DPRD Minta Pengawasan MBG di Lampung Diperketat

BANDAR LAMPUNG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung telah menjangkau sekitar 2,7 juta penerima sejak diluncurkan setahun lalu. Namun, realisasi aktif hingga saat ini baru menyentuh sekitar 1 juta anak sekolah.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, mengatakan program MBG dirancang untuk memastikan kesetaraan gizi bagi seluruh anak tanpa membedakan latar belakang sosial.

“Anak pejabat, wartawan, buruh, semua harus mendapat kualitas gizi yang sama di sekolah,” ujar Deni Ribowo, Senin (19/1/2026).

Baca juga: Tangani Covid-19, Gubernur Lampung Konsolidasi Tugas dan Fungsi Gugus Tugas

Anggota Fraksi Demokrat tersebut mengakui bahwa pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan serta kualitas bahan baku pangan.

Ia mencontohkan, pada awal pelaksanaan sempat terjadi pelanggaran di Kabupaten Lampung Utara. Namun, kasus tersebut telah ditindak tegas dan dijadikan pelajaran bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Deni, MBG bukan sekadar program pemerintah, melainkan menyangkut keselamatan serta masa depan anak-anak Indonesia.

Baca juga: Joget Balon hingga Balap Karung, Pejabat Bandarlampung Meriahkan Kemerdek...

“Ini bukan bisnis. Ini soal memberi makan dan minum manusia. Bahkan bisa disebut sebagai amal jariah,” tegasnya.

Hingga kini, dari target 795 SPPG di Provinsi Lampung, sebanyak 712 unit telah terealisasi. Meski demikian, peningkatan layanan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku di daerah.

Pemerintah, kata Deni, mendorong agar pasokan bahan pangan seperti sayur, buah, beras, dan ikan berasal dari wilayah sekitar SPPG, khususnya dari Lampung, guna menjaga kualitas dan keberlanjutan program.

Baca juga: Monitoring SKB di ITERA, Waka BKN Puji SOP yang diterapkan Lamsel

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dengan melibatkan pihak sekolah dan puskesmas setempat.

“Jika ada SPPG yang tidak menjalankan program sesuai petunjuk teknis dan membahayakan keselamatan anak, harus ditutup dan diganti,” ujarnya.