DPRD Lampung Dukung Penuh Pembentukan Perda Anti-LGBT

BANDAR LAMPUNG — Rapat Koordinasi antara Masyarakat Lampung Anti-LGBT (LA-LGBT) dan Ketua DPRD Provinsi Lampung dalam rangka pengusulan Peraturan Daerah (Perda) Anti-LGBT berlangsung sukses, Senin (21/7/2025) di Ruang Rapat Komisi DPRD Provinsi Lampung.

Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, SE., MBA dari Fraksi Gerindra dan anggota DPRD Syukron Muchtar, LC., M.Ag dari Fraksi PKS.

Baca juga: Agus Kunjungi Bayi Penderita Leukimia

Sementara dari pihak LA-LGBT hadir Koordinator Umum Habib Umar Assegaf bersama 27 anggota pengurus. Dalam sambutannya, Habib Umar menegaskan urgensi gerakan ini sebagai respon atas maraknya fenomena LGBT yang dinilai mencederai norma agama, adat, dan budaya masyarakat Lampung.

“LGBT ini bukan hanya menyimpang, tapi menjijikkan. Maka sejak tanggal 25 Juni 2025, kami mendeklarasikan berdirinya LA-LGBT di Gedung Dewan Dakwah,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa LA-LGBT telah menggelar Musyawarah Akbar pada 3 Juli 2025 di Gedung Darmajaya yang dihadiri berbagai organisasi Islam seperti TP Sriwijaya, Persis, Ikadi, GPMI, serta sejumlah pondok pesantren dan tokoh masyarakat.

Baca juga: Pemkot Bandarlampung Segel 4 Rumah Makan

“Gerakan kami bukan sekadar protes. Kami sudah melakukan patronasi ke MUI, Muhammadiyah, NU, dan berbagai tokoh serta ormas Islam di kabupaten-kabupaten. Posko utama kami ada di Hajimena, Lampung Selatan, dan kami juga aktif di Lampung Timur serta Pringsewu,” imbuhnya.

Nurhasanah, Ketua Pengda TP Sriwijaya Provinsi Lampung sekaligus salah satu koordinator LA-LGBT, menegaskan bahwa situasi di Lampung sudah darurat dan memerlukan tindakan hukum yang tegas.

“Kita ingin Raperda ini segera disahkan. Ini bukan sekadar regulasi, tapi bentuk penyelamatan generasi. Kami dari TP Sriwijaya siap mengawal hingga tuntas,” tegas politisi senior PDI Perjuangan tersebut.

Baca juga: Gelar Turnamen Esport 41 Kab/Kota Sumatera, Tri Buktikan Keunggulan Jarin...

Baca Juga: Lampung Komitmen Tekan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak
Misbahul Anam, M.H., selaku Koordinator Bidang Hukum LA-LGBT, menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan bentuk kebencian personal, melainkan upaya membentengi nilai dan norma bangsa dari arus balik peradaban yang dianggap destruktif.

“Ini bukan perburuan manusia. Ini perlawanan terhadap ancaman sistemik terhadap moral publik. LGBT kini tak lagi bergerak diam-diam, tapi sudah terang-terangan,” tegasnya.

Ia mengungkap sejumlah fakta sebagai alarm sosial diantaranya pesta sesama jenis di hotel berbintang, grup digital dengan puluhan ribu anggota, serta meningkatnya kasus HIV/AIDS akibat Lelaki Seks Lelaki (LSL) yang tercatat di BPS.

Baca juga: Indosat Ooredoo Hutchison Catat Momentum Pertumbuhan Solid

Misbahul mendesak agar Divisi Hukum LA-LGBT dilibatkan aktif dalam pembahasan Raperda dan berharap regulasi ini segera diterbitkan.

Tiga perwakilan dari PWM Muhammadiyah Lampung yakni H. Bejo Susanto, M.PdI, Suminto Harsono, SH., MH, dan Rohmat Santoso, SPdI., menyatakan bahwa Muhammadiyah dari pusat hingga ranting satu suara mendukung LA-LGBT.

“Kami sepakat mendukung draf hukum LA-LGBT untuk dimasukkan dalam Raperda,” ujar Bejo.

Baca juga: Kemendagri Sampaikan Arah Kebijakan Perencanaan dan Keuangan Daerah

Ustaz Dr. Ir. H. Firmansyah Alfian, MBA., MSc, salah satu koordinator LA-LGBT, mengungkapkan rasa syukurnya atas sikap terbuka seluruh fraksi DPRD terhadap usulan ini.

“Kami dorong adanya regulasi yang bukan hanya represif, tapi juga edukatif. Kita perlu pencegahan, pendidikan seks berbasis norma, dan rehabilitasi terhadap korban LGBT,” kata Firmansyah.

Arif Sanjaya dari Divisi Edukasi dan Kebudayaan LA-LGBT menyampaikan kekhawatirannya tentang potensi infiltrasi pelaku LGBT dalam ajang-ajang budaya seperti pemilihan Muli Mekhanai. Ia juga meminta perhatian terhadap aktivitas LGBT di angkringan dan kafe yang dianggap sebagai titik rawan.

Baca juga: UKM Buddha Kampus Terbaik di Lampung Kenalkan Wawasan Organisasi

Baca Juga: Stadium General FUSA UIN RIL Bahas Link and Match Ilmu Keislaman dengan Dunia Kerja
“Dalam hukum adat Lampung, pelanggaran syariat wajib diasingkan. Kita perlu awasi titik-titik rawan itu,” katanya.

Dukungan juga datang dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang diwakili Imam Asrofi. Ia menyatakan bahwa DMI secara institusi sangat mendukung lahirnya Perda Anti LGBT di Lampung.

Senada, Ustaz Edi mengingatkan pentingnya peran pemimpin dalam gerakan amar makruf nahi munkar. “Gerakan ini akan berlangsung terus, perlu Satgas dan program konkret untuk menghadang gerakan LGBT yang didukung secara global,” ungkapnya.

Baca juga: Panwas Batalkan Penyidikan Tiga Laporan Money Politic

Hj. Nilla Nargis, SH., M.Hum dari Divisi Edukasi dan Kebudayaan LA-LGBT menegaskan bahwa simbol pelangi sebagai ciptaan Tuhan tak sepantasnya digunakan sebagai lambang komunitas LGBT. “Pelangi itu suci dan indah, jangan dinodai,” ujarnya.

Ia juga meminta agar Perda yang disusun memiliki redaksi hukum yang tegas, tidak multitafsir, dan mampu menjadi rujukan kuat.

Syukron Muchtar, LC., M.Ag dari Fraksi PKS DPRD Lampung mendukung penuh perjuangan LA-LGBT. “Ini soal akal sehat. Apapun agamanya, sukunya, pasti menolak perilaku LGBT. Kita perlu membentuk gerakan lintas agama agar semakin kokoh,” serunya.

Baca juga: Hadir Rapat Paripurna DPRD, Bupati Egi Ucapkan Terimakasih ke Masyarakat ...

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar menyatakan komitmen kuat lembaganya dalam mendukung pembentukan Perda Anti LGBT.

“Ini kewajiban bersama semua pihak. DPRD siap melibatkan Divisi Hukum LA-LGBT dalam pembahasan Raperda. Mari kita jaga Lampung dari degradasi moral dan sosial,” tegasnya.