Tunjangan Babinsa Naik 771 Persen, Ini Alasan Jokowi

Jakarta, LE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kenaikan tunjangan bagi Bintara Pembina Desa (Babinsa) hingga 771 persen. Hal ini dilakukan karena Babinsa memiliki peran penting dalam menjaga keamanan masyarakat hingga daerah pelosok.

Menurut Jokowi, keberadaan Babinsa adalah perwakilan pemerintah yang berada di wilayah-wilayah terluar. Babinsa adalah orang yang paling depan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Terutama yang ada di daerah, yang berada di desa, yang ada di pelosok, yang ada di pinggiran. Oleh sebab itu diberikan tunjangan yang lebih,” ujar Jokowi usai menghadiri buka bersama di Mabes TNI seperti dilansir republika.co.id, Selasa (5/6/2018).

Baca juga: Tri Suratno Lulusan IIB Darmajaya Diterima Menjadi ASN MA

Dengan kenaikan tunjangan ini, Jokowi berharap kinerja dari Babinsa bisa semakin baik, lebih konkrit, dan lebih bagus dalam bekerja menjaga keamanan masyarakat. Di sisi lain, Jokowi mengintruksikan agar semua aparat pemerintah termasuk Babinsa dan Kamtimbas dari Kepolisian bisa berjalan beriringan, bersinergi, saling mengisi, saling menutupi.

Dalam buka bersama kali ini, Jokowi memang memberikam kejutan terkiat pemberian tunjangan. Setelah memberikan tunjangan hari raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) seperti PNS, Polisi, dan TNI, kali ini giliran Babinsa yang diberikan tambahan tunjangan.

“Babinsa juga dimulai nantinya di bulan Juli akan ada kenaikan pendapatan operasional yang biasanya per bulan terendah Rp 310 ribu akan dinaikkan menjadi Rp 2.700.000,” ujarnya.

Baca juga: Grand Mercure dan Novotel Lampung Resmi Buka Wedding Showcase 2025

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menegaskan bahwa kebijakan yang diambil beberapa waktu terakhir ini tidak bermuatan politik. Terlebih TNI-Polri ini bekerja untuk negara bukan politik.

“Nggak boleh ke mana-mana, sudah jelas. Saya tekankan berkali-kali kepada Panglima, Kapolri semuanya selalu saya tekankan. Politik TNI dan Polri adalah poiltik untuk negara. Negara itu siapa rakyat, pemerintah yang sah,” tegasnya. (rif/rpk)