APEKSI Gelontorkan Rp150 Miliar Bantu Korban Bencana di Sumatera

Bandarlampung, LE – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menunjukkan aksi nyata yang luar biasa dalam merespons rentetan bencana alam yang melanda wilayah Sumatera. Tidak tanggung-tanggung, total kontribusi bantuan yang disalurkan mencapai angka fantastis, yakni Rp150 miliar.

Fakta mengejutkan ini diungkapkan langsung oleh Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, dalam agenda Outlook APEKSI yang berlangsung di Bandarlampung, Sabtu (20/12).

Baca juga: Update Covid-19 di Lampung, Jumlah PDP 64 Orang

Alwis menegaskan bahwa angka Rp150 miliar tersebut merupakan akumulasi dari bantuan tunai maupun non-tunai (logistik) yang digalang dari para walikota di seluruh Indonesia. Bantuan ini adalah bukti konkret bahwa pemerintah kota tidak tinggal diam saat saudaranya di Sumatera tertimpa musibah.

"APEKSI bergerak cepat setelah menerima laporan bencana di Komisi Wilayah (Komwil) I yang mencakup empat provinsi. Kami langsung menindaklanjuti imbauan Ketua Umum dan Surat Edaran Mendagri untuk mengerahkan seluruh daya," ungkap Alwis.

Posko Bantuan dan Reaksi Cepat

Baca juga: PKPU Terbit, Nanang Dipastikan Maju Kembali di Lamsel 2024

Dana dan logistik sebesar itu tidak hanya sekadar angka di atas kertas. APEKSI memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dengan mendirikan posko-posko bantuan di berbagai kota terdampak. Sekretariat Direktorat APEKSI pun turun tangan langsung menjadi fasilitator agar distribusi bantuan terkoordinasi dengan rapi.

"Tugas kami memastikan suara daerah terdengar dan bantuan sampai, karena pemerintah kota adalah pihak yang pertama kali berhadapan langsung dengan dampak setiap krisis," tegasnya.

Meski bantuan darurat senilai Rp150 miliar telah digulirkan, APEKSI menyadari bahwa uang saja tidak cukup. Dalam pertemuan tersebut, para walikota juga menyepakati tiga poin krusial agar bencana serupa tidak menimbulkan dampak yang fatal di masa depan.

Baca juga: Tim Gabungan Berhasil Temukan Korban Tenggelam di Curup

Salah satu poin utamanya adalah desakan bagi setiap walikota untuk meninjau ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

"Evaluasi perencanaan tata ruang dan penguatan tanggung jawab wilayah sangat krusial. Kita harus meminimalisir dampak bencana sejak dari perencanaannya," pungkas Alwis. (red)