Selain Paparkan Visi Misi, Cagub Mirza Bahas DBH dan Pendidikan Lampung

Bandarlampung, LE - Calon Gubernur (Cagub) Lampung Rahmat Mirzani Djausal menggelar diskusi publik bersama insan media di cafe Daja. Selasa (3/9/2024).

Dalam diskusi publik tersebut kiyai Mirza banyak membahas permasalahan di provinsi Lampung serta memberikan solusi yang sesuai dengan visi misinya untuk pengembangan provinsi Lampung, baik itu masalah DBH, pendidikan, dan program kerja dan mengenai jalan rusak di provinsi Lampung.

Baca juga: Kepala BPK Perwakilan Lampung Dilantik, Ini Harapan Gubernur

Dalam sesi tanya jawab, menyoroti masalah Dana Bagi Hasil, Rahmat Mirzani Djausal (RMD) akan memberikan komitmen untuk penempatan hak setiap kabupaten kota terkait DBH dimana secara regulasi DBH itu sudah masuk ke Kabupaten/Kota.

"Untuk masalah DBH, seandainya saya jadi Gubernur insyaallah, sesegera mungkin DBH kabupaten kota segera dilunaskan," kata Kiyai Mirza.

Lanjutnya, untuk masalah pendidikan dirinya memastikan bahwa di masa pemerintahannya kelak tidak ada lagi siswa yang ijazahnya ditahan.

Baca juga: Barusman Perintahkan Doni Adnan Proses Romli

"Kalau saat ini ada yang tidak bisa bayar uang komite atau lainnya namun ijazah mereka ditahan , jadi lima tahun kedepan kami pastikan tidak ada ijazah yang ditahan," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, saat diberikan pertanyaan terkait program kerja yang menjadi perioritas untuk lima tahun kedepan, kiyai Mirza mengatakan bahwa pihaknya akan membuat program kerja yang menunjang misi dengan program kerja menyesuaikan dengan kemampuan fiskal (keuangan) provinsi Lampung.

"Misi kita yang pertama itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, artinya memiliki daya saing yang bisa memberikan nilai tambah. Yang kedua kita ingin SDM yang berkualitas, berdaya saing, dan kuat dengan kita berikan pelatihan kerja harus terakreditasi dengan lingkungan kerja , industri akan di adjustment (penyesuaian) supaya bisa mengikuti itu," paparnya.

Baca juga: Ketua HKTI Lampung Hadiri Panen Raya Perdana Bibit Unggul Padi Lamteng

"Kami sudah melihat ruang anggaran kita yang sangat sedikit sekitar Rp 1 triliun yang di luar mandatori dan kita sudah coba bagaimana mengadaptasi mandatori dengan program kerja yang bisa terafiliasi dan terintegrasi baru bisa kita buat program kerja, jadi kita buat program kerja sesuai kemampuan," imbuhnya. (*)