Komisi V: Hanya Sekolah Bermasalah Tutupi Dana Komite!

Bandarlampung, LE - Komisi V DPRD Lampung mendesak seluruh SMA/SMK se-Lampung untuk mempublikasikan secara detail pendapatan dan belanja uang komite.

Hal ini dirasa perlu untuk menekan angka kebocoran, dan spekulasi miring terkait  silang sengkarut pengelolaan uang komite.

Baca juga: Ini Tips Rycko Cegah Covid-19

Demikian diungkapkan Anggota DPRD Lampung Syukron Muchtar, Rabu (7/8). "Perlu transparansi dan publikasi detail uang komite di sekolah. Jika ada sekolah yang menutup-nutupi artinya bermasalah," tegasnya.

Dia mencontohkan seperti pengelolaan dana desa yang rinciannya detailnya selalu di pajang di balai desa. "Transparansi itu nggak masalah kalau memang nggak ada yang disembunyikan,” tukasnya.

Ia menekankan pentingnya keterbukaan ini, bukan hanya untuk kepentingan publik, tapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di kemudian hari.

Baca juga: Firmansyah Bantu Korban Banjir

Menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran baru, isu soal penetapan uang komite di sekolah-sekolah negeri kembali mengemuka. Pada kesempatan itu Syukron mengungkapkan jika penetapan angka tertinggi uang komite di sekolah.

“Diskusinya masih berjalan, ada FGD yang diinisiasi Dinas Pendidikan bersama praktisi hukum, pendidikan, perwakilan MKKS, hingga komite sekolah. Kami di Komisi V juga dilibatkan,”  ujarnya.

Salah satu poin krusial pembahasan ditekankan Sekretaris Fraksi PKS itu, adalah angka maksimal uang komite yang sempat dibocorkan sebesar Rp3,5 juta per tahun. “Masalahnya, di lapangan ada oknum yang menyampaikan seolah-olah itu wajib.

Baca juga: Ridho Hadiri World Travel Market di London

Padahal berdasarkan Permendikbud 75/2016, sumbangan komite itu harus sukarela. Sekolah tidak boleh memaksa,” tegasnya.

Ia menyoroti praktik yang kerap terjadi, di mana orang tua dianggap setuju dengan nominal tersebut hanya karena hadir dalam rapat, atau tidak menyampaikan keberatan.
“Kadang orang tua nggak berani ngomong, jadi dianggap mampu. Ini problem komunikasi juga,” lanjutnya. (rif)